PENENTU JUMLAH INTERNAL CONTROL COMPLIANCE COMMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Keywords: agency theory, audit, auditing, financial reporting qualit, internal control compliance comment, kualitas laporan keuangan, local government, pemerintah daerah, rekomendasi atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan, teori agensi
Abstract
The purpose of this study is to analyze factors that affect the numbers of ICCC received by local government and their association with financial reporting quality in Indonesia. This research develops a statistical model to report internal control compliance comments (ICCC) issued by Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) pursuant to audit of Indonesian’s local government and has 454 selected samples to the local government for year 2011. This study uses data of local government financial statetements in the form of softcopy from Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) and other media publications. For testing the data, this study uses multiple regression to examine the factors that affect the numbers of ICCC received by local government and binary logistic regression to examine the association between ICCC and local government financial report quality in the next year.Result shows that unqualified audit opinion, government grade, and auditor education background affect the number of ICCC received by local government while local government size, intenal audit capability and auditor profesional certification do not have any effect. This research also reveals that number of ICCC received by local government is negatively associated with the financial reporting quality in the next period. It indicates that the local government has not been able to implement the auditor recommendations well.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia. Penelitian mengembangkan suatu model statistik untuk melaporkan komentar dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan (ICCC) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan audit pemerintah daerah di Indonesia dan menggunakan 454 sampel pemerintah daerah tahun 2011. Penelitian ini menggunakan data softcopy laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK dan media publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan binary logistic regression untuk menguji pengaruh antara jumlah ICCC dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian, peringkat kinerja pemerintah daerah, dan latarbelakang pendidikan auditor berpengaruh terhadap jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah sementara ukuran pemerintah daerah, kapabilitas APIP dan sertifikasi profesi auditor tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan rekomendasi auditor dengan baik.
Downloads
References
BPK. (2013). Laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I dan II Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Carnegie, Garry D., & West, Brian P. (2005). Making accounting accountable in the public sector. Critical perspective on accounting, vol.16, pp.905-928.
Cox, Clifford T., & Wichmann, Henry Jr. (1993). The perceived quality of internal control systems and reports for state and local governments. Auditing: A journal of practice and theory, vol. 12(2), 98-107.
Gusti, Magfirah., & Ali, Syahril. (2008). Hubungan skeptisisme profesional auditor dan situasi audit, etika, pengalaman serta keahlian audit dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Proceeding simposium nasional akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008.
Hapsari, Septiana I., Sutaryo.,Wijaya, Ibrahim F. (2013). Penentu jumlah temuan BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan pemerintah daerah di Indonesia. Proceeding simposium nasional akuntansi XVI. Manado. 25-28 September 2013.
Johnson, Laurence E., Lowensohn, S., Reck, Jacqueline L., & Davies, Stephen P. (2012). Management letter comments: Their determinants and their association with financial reporting quality in local government. Journal account public policy, 31: 575-592.
Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/KJF/2011 Tentang Pedoman teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP. Jakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 120-2818 Tahun 2013 Tentang Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2011. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
_____________ Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Kementerian dalam negeri. Jakarta.
_____________ Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. kementerian dalam negeri. Jakarta.
_____________ Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. kementerian dalam negeri. Jakarta.
Wallace, W. (1983). More effective management letters. The CPA Journal (December), 19–27.
Wallace, W. (1992). Whose power prevails in disclosure practices? Auditing: A Journal of Practice and Theory 11, 79–105.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.