Analisis Konflik dan Masalah Sosial di Papua

Upaya Penyelesaian dengan Menelusuri Akar Konflik dan Masalah

Authors

  • Robert Hendrik Jawa Barat
  • Endah Ratna Sonya UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DOI:

https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.5309

Keywords:

Konflik, Masalah Sosial, Diskriminasi

Abstract

Papua adalah salah satu provinsi yang terletak paling ujung di bagian timur wilayah Indonesia. Wilayah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, iklim yang baik, dan keanekaragaman hayati. Kondisi kekayaan alam Papua ini seolah berbanding terbalik, bila kita berbicara tentang kondisi sosial di wilayah itu pada beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 1963 ketika Indonesia mengambil alih Papua menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia, banyak sejumlah konflik terjadi yang kemudian berdampak pada kehidupan sosial dan politik di Papua. Konflik tersebut terkait isu kemerdekaan, diskriminasi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah sosial lainnya yang ditemukan di Papua yakni kesenjangan sosial, dimana mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana objek penelitian ini adalah provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik dan masalah sosial yang terjadi di Papua. Hasil penelitian ini adalah komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat Papua, kelompok etnis non Papua dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang berkelanjutan. Keterbukaan dialog untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan sosial adalah bentuk keadilan dan perhatian. Implementasi kebijakan pemerintah dengan memperhatikan prinsip HAM secara inklusi sosial akan menjaga keutuhan integrasi dan persatuan masyarakat.

References

Adi, Y. P. P. A. (2022). Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lex Privatum, 10(5).

Al Hasyim, M. M. (2017). Diplomasi Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI di Papua Barat Periode 2013-2016 (bachelor’s thesis, FISIP UIN Jakarta).

Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. Jurnal Lemhannas RI, 7(4), 51-65.

Azharghany, R. (2019). PERDAMAIAN DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA (strategi dakwah multikulturalisme dalam pertentangan laten Radikalisme dan Bias Konflik). Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam, 1(2), 28-47.

Azizah, R. N., & Ramadhani, S. A. Tidak Meratanya Persebaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berpengaruh pada Konflik di Wilayah Papua. Indigenous Knowledge, 1(2), 105-112.

Elisabeth, A. (2021). Mosaik Cenderawasih-Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ester Zonggonau, D. (2023). PROSES TRANSFORMASI PEMERINTAH DESA MULIA KENCANA, DISTRIK IWAKA, KABUPATEM MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").

Fanggidae, I. G., & Yuanjaya, P. (2016). Menelisik kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat. Natapraja, 4(1).

Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading. Society, 7(2), 83-100.

Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. Jurnal Citizenship Virtues, 3(1), 454-461.

Hari Purwanto, S. H. (2021). Gejolak Papua dalam Perspektif Intelijen. Jakad Media Publishing.

Hasibuan, R. U., & Sahdila, R. (2023). PENGARUH DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA. JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Managemen dan Akuntansi, 1(6), 750-756.

Ismail, A. (2021). Tinjauan Yuridis Penetapan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Teroris. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 11(2), 23-52.

Ismail, R. (2020). Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Ambon. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 3(2), 451-469.

Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik papua: dialog Jakarta-Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10(1), 82-98.

Labolo, M. (2014). Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia (Peluang, Tantangan & Recovery). Wadi-Press.

Matildha, M. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS. LEX ADMINISTRATUM, 10(1).

Mindari, E. S. (2022). Analisis Studi Kasus Konflik Papua Merdeka Menggunakan Sudut Pandang Paul Feyerabend. Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora, 2(2), 63-68.

Moento, P. A., Wuniyu, F., & Betaubun, W. L. (2020). Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua. Jurnal Noken (Ilmu-Ilmu Sosial), 6(1).

Nurhayati, Cucu dkk, 2022. Teori Perubahan Sosial Edisi 4. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Pamungkas, C., & Rusdiarti, S. R. (Eds.). (2017). Updating Papua Road map: proses perdamaian, politik kaum muda, dan diaspora Papua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Partini dkk, 2022. Masalah-Masalah Sosial Edisi 4. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Parwitaningsih dkk, 2019. Pengantar Sosiologi Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Pedrason, R. P. R. (2021). Tantangan Intelijen di Papua Menghadapi Evolusi Gerakan Papua Merdeka. Jakad Media Publishing.

Renyaan, B. M. S., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2019). Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Eksekutif, 3(3).

ROSYlDlN, M. U. C. H. A. M. A. D. (2009). KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Sefriani, S. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(4), 538-565.

Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., Shakira, W., & KKB, K. (2022). KEKEJAMAN KKB PAPUA YANG MELANGGAR HAM. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 3(2), 273-185.

Setiawan, D. P., & Fauzi, M. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KASUS BULLYING PADA ANAK AUTIS. Jurnal Disabilitas, 1(2), 35-40.

Sihaloho, R. A. H. (2023). NARASI DIALOG DAMAI PAPUA-JAKARTA DALAM BINGKAI KETAHANAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA. Masyarakat Indonesia, 48(1), 93-103.

Sitorus, G. H., Pasaribu, N., & Sukabdi, Z. (2021). Kesenjangan Sosial Sebagai Akar Propaganda Gerakan Separatis-Terorisme Di Papua. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 11(3), 138-150.

Soeprapto, 2018. Metode Penelitian Kualitatif Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Sugianto, D. (2017). Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah Pada Tahun 2014-2015 Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Novum: Jurnal Hukum, 4(2), 35-47.

Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. Jurnal Lemhannas RI, 7(1), 73-89.

Susan, N. (2019). Sosiologi konflik: teori-teori dan analisis. Kencana.

Susetyo, B. (2020). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Papua Tahun 1949-1963. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 2(1), 113-127.

Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan di Papua. Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 101-110.

Tuhuteru, L. (2022). Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik. Cv. Azka Pustaka.

Wijaya, H. (2020). Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Downloads

Published

2024-07-16

How to Cite

Robert Hendrik, & Endah Ratna Sonya. (2024). Analisis Konflik dan Masalah Sosial di Papua: Upaya Penyelesaian dengan Menelusuri Akar Konflik dan Masalah. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya, 4(1), 32–46. https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.5309

Issue

Section

Articles